Oleh: rifqm | 20 Februari, 2008

Untuk Korupsi Yang Terus Menjalar


1.
Korupsi; Dalam Kajian

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersi­fat lintas batas teritorial (transnasio­nal), disamping pencucian uang, perda­gangan manusia, penyelundupan migrant dan penyelundupan senjata api.

Demikian bunyi ketentuan dalam Konvensi Kejahat­an Transnasional Terorganisasi tahun 2000. Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan sa­lah satu kejahatan terorganisasi dan bersi­fat transnasional. Penempatan ini dikarenakan beberapa faktor. Pertama, modus operandi korupsi selalu menyatu dengan sistem birokrasi. Kedua, ko­rupsi merupakan penyakit pemerintahan atau birokrasi yang melemahkan sistem dari dalam. Dalam hal ini, korupsi merupakan penyebab proses pembusukan dalam kinerja pemerin­tahan serta melemahkan demokrasi. Ketiga, korupsi sulit diberantas didalam sistem biro­krasi yang koruptif. Keempat, karena sifatnya yang lintas teritorial, korupsi bukan hanya menjadi persoalan dalam suatu negara saja, namun juga mampu menjadi ancaman bersama di beberapa negara dalam dunia internasional.

Di-era kemajuan teknologi informasi sekarang ini, seharusnya kasus korupsi sudah tidak lagi menjadi persoalan. Karena semua data tetap dapat terpantau dengan perhitungan yang falid dan kalaupun ada tindak korupsi akan mudah terlacak. Dalam kondisi semacam ini, tidak ada kesempatan bagi calon maupun koruptor untuk melancarkan aksinya. Namun kenyataannya berbicara sebaliknya, kemajuan teknologi informasi ternyata juga turut menambah rumit pengawasan tindak korupsi. Hal ini disebabkan karena pada saat ini modus operandi korupsi dan perlindungan asset hasil korupsi di­dukung oleh teknlogi informasi modern. Dalam hal ini teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu alat untuk melindungi dan menyembunyikan jejak-jejak tindak pidana korupsi. Hal inilah yang seringkali makin menyulitkan pembe­rantasan korupsi di Indonesia dan bahkan dihampir semua negara.

Dengan realitas yang semacam ini, pemerintah harus serius memberantas korupsi. Pemerintah harus berani membersihkan aparatnya sendiri yang bermasalah. Karena bukan menjadi rahasia lagi kalau kini banyak pejabat negara yang tersandung kasus korupsi, mulai dari pejabat setingkat kepala dinas hingga menteri. Perlu kita akui bahwa pada setiap jajaran struktur birokrasi kita sudah sarat akan warna praktik korupsi.

Kenyataan yang ada menunjukkan, korupsi ternyata bukan hanya penyakit pada wilayah struktur, baik dalam struktur negara maupun struktur swasta. Labih dari itu, korupsi ternyata juga menjadi penyakit pandangan atau prinsip hidup manusia Indonesia. Sehingga tidak megherankan apabila ada pernyataan mengatakan kalau praktik korupsi sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Tentu persoalan ini sangat menghawatirkan bagi kelangsungan bangsa yang sedang berkembang ini.

2. Strategi Kultural

Untuk mengatasi persoalan korupsi, perlu kiranya kita mulai dari wilayah tang lebih kecil, misalnya dari diri sendiri dan lingkup keluarga. Dalam wilayah budaya keseharian perlu kita pupuk benih-benih aktifitas anti korupsi. Banyak aktifitas dalam kehidupan yang sebenarnya mudah terinfeksi virus korupsi. Itulah sebabnya harus serius melatih diri.

Perlu strategi khusus agar masyarakat mengadari akibat negative dati praktik korupsi. Namun demikian, harus diakui kalau strategi individual dan kultural terkadang masih belum cukup juga. Korupsi ada juga yang terjadi karena aturan-aturan main yang salah. Rumitnya, aturan-aturan ini saling kait mengait. Sebagai contoh: aturan biaya mutasi kendaraan yang lumayan tinggi (10% harga kendaraan), membuat sebagian orang enggan melakukan balik nama setelah membeli kendaraan bekas. Walhasil di beberapa daerah, cukup sulit menemukan mobil dengan nama pemilik sebenarnya pada STNK. Ketika ada PNS datang ke pulau itu, dan akan menyewa mobil, yang ada hanyalah mobil seperti itu. Padahal di aturan sewa kendaraan dalam pekerjaan pemerintah, diwajibkan nama pemilik mobil seperti dalam KTP harus sama dengan nama di STNK. Lalu solusinya apa? Solusi jangka pendeknya bisa membuat fotocopy STNK palsu atau menyuap agar petugas kantor kas negara dan auditor pura-pura tidak melihat. Cara yang lebih elegan adalah dengan membuat klausul tambahan pada aturan yang formal berlaku, yang kalau tetap dalam bentuk sekarang ini, akan menimbulkan ekses yang rumit di lapangan. Perubahan aturan ini dapat berupa aturan sewanya atau aturan balik nama kendaraanya, misal biayanya diturunkan, agar pemilik kendaraan tertarik untuk balik nama.

Budaya anti korupsi bukanlah budaya tersendiri, namun merupakan bagian dari jejaring budaya-budaya positif yang harus dibangun. Inti budaya ini adalah membangun rasa malu untuk korupsi, kecil atau besar, diam-diam atau terang-terangan. Walaupun demikian, di masyarakat tetap akan ada orang yang tidak punya malu, tidak takut kepada aparat hukum, dan tidak sungkan kepada Tuhan. Atau ada juga orang-orang yang kepepet, karena kondisi ekonominya yang menyebabkan malunya dikalahkan. Untuk menolong orang-orang seperti inilah diperlukan sistem, diperlukan campur tangan negara.

Dalam wilayah struktural, korupsi seakan semakin suluit di berantas. Untuk melibas kejahatan korupsi yang sudah di luar batas kewajaran ini, jelas diperlukan tindakan nonkonvensional. Tepatnya, tindakan ekstra yang berani dalam peraturan hukum dan perundangan kita. Karena bagi saya, budaya itu ada kalau struktur hukum dan peraturan perundangan memberikan kesempatan bagi kemunculan budaya tersebut. misalnya kecendrungan masyarakat yang lebih menyukai produk asing. Dalam kasus ini saya menduga kalau kabijakan impor-lah yang menjadi penyebabnya. Hemat saya, Kalau tidak ada kebijakan impor, masyarakat tidak akan memiliki kecintaan pada produk asing.

Harus diakui, upaya menumbuhkan kesadaran anti korupsi di Indonesia tidak cukup kalau hanya mengandalkan strategi-stratesi struktur. Penguatan basis kultural dalam menumbuhkan budaya anti korupsi juga harus dilakukan. Hanya saja saya lebih sepakat kalau penyikapan terhadap struktur birokrasi lebih didahulukan. Bagaimanapun juga untuk menciptakan budaaya yang bersih, pemerintahannya harus lebih dulu dibersihkan. Karena sangat mustahil menciptakan budaya yang bersih ditengah pemerintahan yang tidak bersih. Ini artinya, banyak yang harus dilakukan. Selain memerlukan tenaga, kemampuan dan biaya yang besar juga harus segera dipersiapkan. Perubahan dalam wilayah hukum dan perundangan memerlukan pengkajian yang serius dan mendalam, sehingga menuntut persiapan yang dini.

3. Asas Pembuktian Terbalik

Teori pembuktian korupsi dan tindak kriminal lain yang selama ini digunakan di Indonesia adalah asas pembuktian ‘beyond reasonable doubt’. Teori ini digunakan karena dinilai tidak bertentang­an dengan prinsip ‘praduga tak bersalah’ (presumption of innocence). Namun penggunaan teori ini dalam regulasi hukum untuk tindak pidana korupsi sering kali menyulitkan proses pembukti­an kasus-kasus korupsi.

Perkembangan praktik korupsi yang semakin menyulitkan dalam proses penyidikannya, kini disikapi serius oleh beberapa negara. Penelitian oleh negara maju memunculkan alterna­tif asas pembuktian baru yang di­pandang tidak bertentangan dengan perlindungan hak asasi tersangka maupun konstitusi. Strategi hukum ini dinilai sangat efektif da­lam menguak asal usul harta kekayaan yang diduga di­peroleh karena korupsi.

Strategi hukum yang dimaksud dalam kajian akademis disebut teori ‘keseimbangan kemungkinan pembuktian’ (balanced probability of prin­ciples), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi.

Di indonesia model ini dikenal dengan ‘asas pembuktian terbalik’. Model baru asas pembuktian terbalik ini ditu­jukan terhadap pengungkapan secara tun­tas asal usul aset-aset yang diduga dari hasil korupsi, dengan menempatkan hak atas kekayaan pribadi seseorang pada level yang sangat rendah, akan tetapi secara bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilanggar.

Dalam pembuktian terbalik beban pembuktian ada pada terdakwa. Dalam tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, serta perbuatan haram lainnya.

Pembuktian terbalik bukan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan tujuannya adalah untuk menyita harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana jadi bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 35 UU No 25 Tahun 2003 diatur tentang pembuktian terbalik dengan rumusan bahwa ”Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Dalam ketentuan ini memang tidak jelas pembuktian ini apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan.

Hukum acara yang mengatur pembuktian terbalik ini pun belum ada, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan, seperti yang terjadi dalam persidangan Adrian Herling Woworuntu di PN Jakarta Selatan yang dituduh dengan dakwaan korupsi atau tindak pidana pencucian uang.

Jika pembuktian terbalik dilakukan untuk menghukum terdakwa, ini jelas bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana di Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) dan non-self incrimination. Asas praduga tak bersalah telah lama dikenal dalam hukum di Indonesia, yang sekarang diatur dalam Pasal 8 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Asas ini intinya menyatakan setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan. Sementara itu asas non-self incrimination ditemui dalam praktik dan dalam peraturan tertulis di Indonesia seperti dalam UU, tentang Hak Asasi Manusia.

Asas non- self incrimination dalam sistem hukum common – law dikenal dengan istilah the privilege against self incrimination, yaitu seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya. Sebagai konsekuensi tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Asas ini berjalan dengan baik di negara yang menganut sistem hukum common law, akan tetapi di Indonesia apabila terdakwa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, maka hal tersebut dianggap menyulitkan jalannya persidangan hingga dapat memperberat hukum nantinya. Karenanya terdapat kecenderungan terdakwa akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hingga pada akhirnya tidak merugikan dirinya .

Model pembuktian terbalik dalam Kon­vensi Anti Korupsi 2003 (Pasal 31 ayat 8) banyak memperoleh pengakuan dari negara-negara maju, baik yang mengguna­kan sistem hukum ‘Common Law’ maupun ‘Civil Law’. Pembuktian terbalik mendukung penggu­naan prosedur keperdataan, yakni caranya mene­rapkan teori pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut. Artinya, sepanjang prosedur pembuktian terbalik tersebut ditujukan untuk meng­gugat hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Penggunaan produk hiukum ini dapat dilakukan melalui mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), mekanisme rancangan Undang-Undang, amandemen UU Nomor 35 Tahun 1999, dan ada pula melalui mekanisme hak inisiatif DPR. Kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perpu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Dalam Pasal 1 disebutkan, Dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut, (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan itu harus dicabut.

Perlu diketahui, produk hukum ini bukan merupakan alat represi pemerintah, tetapi untuk memberantas praktik KKN maupun kasus sejenis yang telah meresahkan masyarakat dan membangkrutkan bangsa. Kalau setiap wilayah kejaksaan di indonesia menerapkan hal ini, niscaya kegelisahan masyarakat Indonesia mengenai merebaknya praktik KKN akan segera teratasi.

4. Pelaporan Hasil Kekayaan

Harapannya, penggunaan pembuktian terbalik akan dapat memberi harapan pada masyarakat. Harus diakui, apabila sistem pelaporan kekayaan tidak dilanjutkan secara periodik, ketentuan pemberlakuan pembuktian terbalik tatap kurang efektif membasmi bibit-bibit dan praktik korupsi. Artinya, sistem pembuktian terbalik tetap harus dibarengi dengan ketentuan pelaporan kekayaan secara periodik, misalnya setahun sekali atau setiap periode masa jabatan. Dal;am hal ini, Hasil pelaporan kekayaan oleh pejabat negara harus dibuka kepada masyarakat luas atau minimal lembaga publik yang independen, tepercaya, dan masa kepengurusannya dibatasi–agar orang ramai dapat ikut mengawasi.

Karena itu, aturan yang mewajibkan para penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan mereka ke lembaga yang ditunjuk pemerintah harus diteruskan. Kewajiban ini–bila dilakukan dengan benar–akan segera memunculkan deretan nama mereka yang banyak harta, karena itu layak dicermati lebih lanjut.

Persoalan diatas hanyalah beberapa hal diantara sekian solusi yang harus kita lakukan. Namun demikian, kiranya perlu kita sadari bahwa korupsi merupakan permasalahan bersama. Walaupun dalam hal ini pemerintah lah sangat berkewajiban dan berpengaruh besar dalam pemberantasan korupsi. Namun strategi kultural tatap harus kita lakukan. Misalnya dengan penguatan basis keagamaan, pengajaran dalam pendidikan,dan sebagainya.

Oleh: rifqm | 20 Februari, 2008

Menghadirkan Kembali Pancasila

Menghadirkan Kembali Pancasila

Ada salah satu berita mencolok pada Koran harian Kedaulatan Rakyat tanggal 4 Februari lalu, judulnya “70% Perguruan Tinggi tak terapkan Mata Kuliah Pancasila”. Berita ini tampak sangat memprihatinkan. Sebab hal ini membuktikan ketidakpedulian Perguruan Tinggi terhadap Pancasila, sebagai landasan bangsa. Sangat disayangkan, diera globalisasi, dimana bangsa Indonesia membutuhkan Pancasila sebagai jatidiri bangsa, Perguruan Tinggi ternyata terkesan menutup mata.

Padahal jelas, secara yuridis kontitusional, Pancasila masih tetap menjadi dasar negara, falsafah, kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Apakah fenomena ini menyiratkan Pancasila yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tinggal kata tanpa makna? Tampaknya fenomena yang terjadi dalam Perguruan Tinggi menggambarkan realitas saat ini, dimana banyak orang sudah melupakan pancasila.

Krisis Nilai dan Kepercayan

Kasus di atas mengindikasikan kalau kita sedang dilanda krisis nilai dan kepercayaan pada pancasila. Banyak masalah yang akan timbul kalau hal ini dibiarkan berlarut, misalnya problem persatuan bangsa, kepribadian (identitas), kepercayaan pada lembaga-lembaga kenegaraan akan luntur, dan masalah-masalah lain. Akibatnya, budaya anarkis dan pemaksaan kehendak akan menjadi trend yang menggila.

Meskipun belum mencapai titik klimaks, tetapi Indikasi itu dapat kita saksikan. Saat ini, betapa budaya anarkis dan paham liberalisme sudah sangat kental kita rasakan di Indonesia. Sehingga, jangankan nilai-nilai moralitas dalam Pancasila, hukum yang lebih konkritpun tidak dapat menjamin ketentraman kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Satu indikator yang paling kentara yang menyiratkan kalau kita mengalami krisis kepercayaan tehadap pancasila yakni, betapa “alerginya” kita menyebut pancasila. Kondisi ini pun juga menjangkit para pejabat. Coba perhatikan, mulai pemerintah pusat hingga pejabat daerah terkesan enggan menyebut Pancasila disetiap acara. Ironis bukan!

Peran Perguruan Tinggi

Perlu disadari, bahwa hal ini sangat berkalitan dengan falsafah hidup bangsa. Juga berkaitan integrasi bangsa atau mengenai persatuan. Bangsa kita telah menerapkan pancasila sebagai nilai dasar. Itulah sebabnya pancasila harus diinternalisasikan kedalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Pada saat ini, nilai-nilai Pancasila, baik secara yuridis maupun filosofis sebenarnya masih tetap relevan, terutama untuk dijadikan sebagai acuan moral, hukum, politik dan sebagainya. Dalam hal ini, Pancasila tidak kontradiktif dengan perubahan zaman, termasuk era reformasi dan otonomi daerah saat ini, asalkan mau melaksanakan.

Disinilah diperlukan kerjasama diantara eleman bangsa untuk bersama-sama menginternalisasikan nilai-nilai pancasila kedalam seluruh aktifitasnya. Termasuk juga Pergurun Tinggi, lembaga ini berkewajiban mengawal pancasila. Caranya dengan memberikan sumbangan pikiran dalam mengkaji pancasila, mengkritisi, membangun dan menerapkan mata Kuliah Pancasila.

Dalam hal ini, Tidak ada alasan bagi Perguruan Tinggi untuk menghapus Mata Kuliah Pancasila. Pancasila bukan barang baku tanpa tafsir, Perguruan Tinggi diperlukan untuk menganalisis problematika pancasila dalam dinamika kebangsaan.

Oleh: rifqm | 29 Januari, 2008

lahir dari kegelisahan

selamat datang, blog ini lahir dari keterpurukan, kebosanan, kejumudan, dan kegelisahan yang membabi-buta menyeruak dalam-dalam sebelum akhirnya mendekam dalam jiwa. sehingga memang tidak dipersiapkan dengan pernak-pernik. wajar saja kalau semua tampak menjemukan [untuk sebuah blog].

semoga blog ini bisa mengantar dalam rangka kembali menghidupi dunia yang haus ini.

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.